PESAN KAKA JHON KOGOYA TERKAIT HASIL PENGGEREBEKAN POLDA PAPUA KE ASRAMA UNCEN PERUMNAS III WAENA

Seluruh masyarakat Papua menyesalkan atas alih fungsi Asrama Universitas Cenderawasih (Uncen) Perumnas III Waena, gedung yang seharusnya sebagai asrama Mahasiswa Uncen yang membutuhkan tanpa memandang Suku dan asal daerah telah dijadikan markas gerakan separatis OPM/KNPB bahkan lebih parah lagi sebagai gudang Miras/Narkoba dan kendaraan bermotor hasil curian yang selama ini meresahkan masyarakat.                 Ini terbukti setelah pada tanggal 19 Des 2016 Polda Papua melakukan penggerebekan dan Razia di asrama tersebut dan terungkap beberapa kenyataan sebagai berikut:

1.            Ditemukan dan diamankan berbagai atribut dan simbol perlawanan terhadap NKRI

2.            Ditemukan dan diamankan senjata api dan munisi atas kepemilikan secara illegal oleh kelompok pemberontak

3.            Ditemukan Miras dan Narkoba dalam jumlah cukup banyak.

4.            Ditemukan dan diamankan puluhan sepeda motor curian yang selama ini meresahkan warga Jayapura dan sekitarnya

5.            Ditahan dan diamankan puluhan orang aktifis KNPB yang sebagian besar dari mereka dalam pengaruh miras dan narkoba

6.            Sebagian besar penghuni Perumnas III bukan Mahasiswa bahkan tidak memiliki kartu Identitas.

7.            Ditemukan dan diamankan Berbagai seragam dan atribut TNI yang dipakai secara Illegal

Asrama Uncen Perumnas III Waena Abepura Papua adalah asrama Mahasiswa yang dibangun oleh Negara untuk ditempati para Mahasiswa Uncen agar bisa belajar dengan tenang guna membangun Bangsa dan Negara dan membangun SDM generasi muda Papua. Tapi Sayang, Asrama ini menjadi Markas Separatis OPM/Knpb.    Dari hasil penggerebekan tersebut menunjukkan bahwa kelompok OPM/Knpb adalah kelompok pengangguran, kriminal, pengacau keamanan dan perusak moral generasi muda Papua.

Melalui Media Sosial Kaka Jhon Kogoya mengingatkan kepada adik-adik generasi muda Papua agar jangan mau ikut dan percaya  dengan janji-janji kosong KNPB yang hanya bisa menjerumuskan dalam kehidupan tanpa arah. Apabila kalian ikut terjaring dan diamankan Polisi maka data diri kalian akan dicatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Bila kalian memiliki catatan kepolisian maka masa depan kalian akan suram. Kalian akan sulit melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di lembaga pendidikan Negara. Kalian tidak akan bisa melamar kerja di BUMN atau Instansi Negara. Kalian tidak akan diterima menjadi anggota TNI/Polri dan ASN. Kalian tidak akan bisa menikah dengan aparat TNI/Polri dan ASN. Dan berbagai kerugian lainnya yang akan membuat masa depan adik-adik menjadi Suram.

Ingat adik-adikku.... masa depan kalian sangat cerah bersama NKRI. Tapi OPM dan Knpb sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa kecuali janji-janji bohong.  Terbentang luas lapangan Profesi dalam NKRI tinggal kalian yang harus mengisi kemampuan untuk membangun konpetensi diri. Kita tidak hanya punya Papua, tapi kita punya ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Saudara kita bukan hanya orang gunung dan orang pantai, hitam kulit keriting rambut. Tapi kita memiliki Saudara dari ribuan Suku Bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Adik-adik bila memiliki konpetensi dan SDM yang baik maka adik-adik bisa hidup dan berkarya di manapun diseluruh Wilayah Nusantara. Dan di manapun adik-adik berada diseluruh wilayah NKRI adik-adik tidak akan pernah disebut pendatang di seluruh wilayah NKRI, karena seluruh Wilayah NKRI adalah tanah kelahiran kita semua, kebetulan saja NKRI terdiri dari beribu-ribu pulau sebagai wujud kebesaran NKRI yang merupan anugrah Tuhan yang tak terhingga besarnya.

Istilah pendatang dan pribumi hanya berlaku di Papua sengaja dihembuskan Oleh OPM untuk mengkerdilkan dan mengecilkan arti OAP di kacamata Nasional sebagai upaya pemisahan dari bagian NKRI.

Sebagai Bangsa Merdeka bersama NKRI, kita OAP memiliki hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satupun HAK yang dimiliki oleh WNI lain selain OAP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dimiliki oleh OAP. Sebaliknya banyak keistimewaan yang diberikan kepada OAP yang tidak bisa dimiliki oleh WNI lain.

Banyak Kakak-Kakak kita yang memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak yang jadi Menteri, banyak yang jadi Jenderal, jadi pengusaha, artis, olahragawan, dll. Mereka semua menunggu Karya nyata adik-adik sebagai generasi penerus dalam membangun Bangsa dan Negara dan kemajuan Papua.

DITERIMANYA UMLWP SEBAGAI ANGGOTA MSG DI KTT MSG 20 DESEMBER 2016 ADALAH PEMBOHONGAN PUBLIK OLEH KNPB

Tersenyum bukan berarti tulus, mengangguk-angguk bukan berarti mengerti, tertawa bukan berarti bahagia, seberapa besar arti dari emosi terkadang hanya dibuat untuk menutupi kebohongan, Ini hanya gambaran buat perilaku para elite politik KNPB.

Seperti diketahui masyarakat Papua khususnya para pendukung OPM bahwa KNPB pusat telah meminta sumbangan dana kepada KNPB wilayah sebagai bekal buat delegasi KNPB pusat yang akan berangkat ke Vanuatu diantaranya yaitu Victor Yeimo, Semuel Awom, Markus Haluk dan Edison Waromi dalam rangka menghadiri KTT MSG di Port Villa Vanuatu yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2016.

Seperti biasanya juga para aktivis KNPB telah membuat seruan hasutan kepada masyarakat Papua berupa ajakan aksi demo pada tanggal 19 Desember 2016 dipimpin Agus Kosay dan Pengurus Link 1 KNPB Pusat dalam rangka mendukung agar UMLWP masuk menjadi anggota MSG yang akan diputuskan dalam KTT MSG di Port Villa Vanuatu tersebut.

Ini adalah sebuah kebohongan yang dilakukan para elite politik KNPB dimana telah dihembuskan isu bahwa UMLWP akan menjadi anggota MSG pada KTT MSG di Port Villa Vanuatu pada bulan Desember 2016 dan KNPB Pusat akan mengirimkan delegasinya ke Vanuatu, padahal pada kenyataannya dari jauh-jauh hari para elite politik KNPB Pusat sudah mengetahui KTT MSG tidak jadi diselenggarakan dan pelaksanaannya  diundur  tahun 2017. Keberangkatan delegasi dari KNPB Pusat ke Vanuatuhanya akan melakukan pertemuan internal ULMWP bersama Octovianus Mote Sekjen ULMWP guna membahas kriteria materi agar ULMWP bisa terima di MSG.

Kebohongan para elite politik KNPB pusat sama sekali bukan peristiwa yang luar biasa atau langka, karena para elite politik KNPB sering melakukan berbagai tipu daya. Ini adalah pembohongan publik, membodohi masyarakat Papua khususnya para pendukung OPM, inilah sosok pribadi para elite politik KNPB yang selalu melakukan tipu-tipu dan pembodohan kepada masyarakat tanpa memiliki kwaliatas yang baik dan sumbangsih pemikiran serta prilaku bagi percepatan pembangunan di Papua tetapi hanya pandai mengolah kata dengan isu-isu dan pemutarbalikan fakta untuk mempengaruhi masyarakat agar menolak segala kebijakan pemerintah dengan mendapatkan keuntungan pribadi dan mencari dukungan buat kepentingan kelompok.

SERUAN DAN SEGALA KEGIATAN KNPB SEBAGAI PENGHAMBAT PEMBANGUNAN PAPUA

Kelompok anti pembangunan Papua yang bersifat radikal dan provokatif yaitu KNPB dalam setiap aksi demo selalu menyebar selebaran beberapa hari sebelum kegiatan berupa ajakan dengan segala tipu daya dan hasutan kepada masyarakat agar mengikuti kegiatan mereka bahkan tak luput remaja dan anak-anak dilibatkan dalam aksi-aksi demo KNPB.

Seorang Mahasiswa Uncen Jayapura pemerhati Papua berpendapat bahwa apa yang dilakukan KNPB selama ini adalah Pembodohan bagi masyarakat Papua sendiri bahkan media sosial yang menjamur milik KNPB cenderung membesar-besarkan berita dan seolah-olah sebagai kelompok yang teraniaya bahkan fitnah keji dengan mengatakan, “sengaja dipunahkan oleh pemerintah lewat aparat keamanan”.

Belum lama ini KNPB menggelar aksi demo di kantor DPRD dalam rangka memperingati hari HAM, kurangnya minat masyarakat Papua yang mengikuti acara ini tak menyurutkan para aktivis KNPB buat mengarang berita bahwa acara tersebut dihadiri massa puluhan ribu padahal faktanya tidak lebih dari separoh jumlah yang mereka beritakan, isu pelanggaran HAM sejak barlakunya Otsus sampai saat ini di gaungkan dengan tewasnya beberapa orang separatis OPM padahal faktanya banyak korban dari aparat keamanan dan juga masyarakat akibat kebiadaban kelompok bersenjata TPNOPM.

Orasi-orasi bebal para aktivis KNPB justeru menunjukan kebodohan mereka sendiri kepada masyarakat Papua dengan mengatakan, “Kekerasan Negara dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, melalui pelayanan kesehatan yang tidak memadai, kasus HIV-AIDS tertinggi di Indonesia, angka kematian ibu dan anak di Papua tertinggi di Indonesia dan hampir 75 persen rakyat Papua hidup dibawah garis kemiskinan terjadi hingga saat ini”.

Berbicaralah fakta dan berpikir dengan logika karena masyarakat Papua yang cerdas juga mengerti, bagaimana ekonomi seluruh masyarakat Papua bisa cepat maju apabila pembangunan infrastruktur dihambat oleh TPNOPM, bukan sekedar pemerasan dan terror terhadap perusahaan pelaksana tapi juga nyawa para pekerja  karena tindakan mereka, kasus HIV-AIDS tertinggi di Indonesia kenapa Pemerintah yang disalahkan, bukankah itu terjadi akbat ulah Individu masing-masing, pelayanan kesehatan yang kurang memadai bukan kesalahan pemerintah, seperti dikatakan oleh salah seorang Dosen  USTJ bahwa, “Minimnya generasi bermutu di Papua disebabkan karena ulah sekelompok orang, generasi muda sudah diracuni demi kepentingan pribadi dan kelompok, jangan ikuti ajakan dan hasutan sekalipun oleh pembantu rektor karena tugas generasi muda adalah belajar agar kelak ilmunya bisa diterapkan untuk memajukan Papua”.       Generasi muda yang seharusnya di isi dengan berbagai kegiatan positif, belajar dengan sungguh-sungguh dan kelak ilmunya diterapkan untuk kemajuan Papua justeru telah diracuni dan dilibatkan segala kegiatan Politik oleh KNPB hal ini bisa terlihat di berbagai Demo dan kegiatan lainnya dimana remaja bahkan anak-anak  dilibatkan dalam aksi-aksi mereka.

Berpikir dan berbuatlah rasional, kemajuan Papua tidak bisa diwujudkan Pemerintah tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari seluruh masyarakat Papua. Kondisi Papua saat ini dalam keadaan damai dan hidup rukun antar suku, ras dan agama, saling menghormati antara yang satu dengan lainnya. Mari tetap ciptakan kedamaian di bumi Cendrawasih, bersama-sama membangun Papua lebih baik lagi dari saat ini.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PAPUA MASIH TERTINGGAL DIBANDING PROVINSI LAIN MENURUT KAKA JHON KOGOYA

Untuk kesekian kalinya KNPB menyebar isu Provokatif dan selalu mengeksploitasi tuduhan yang tidak berdasar tentang genosida di papua lewat selebaran, Ungkapan ini tak lebih hanyalah untuk membodohi masyarakat khususnya Papua. Kemampuan mempermainkan kata dan menjungkirbalikkan fakta menjadi senjata politik KNPB untuk mencari dukungan dan simpatik dari masyarakat yang tidak memahaminya sehingga ikut berpartisipasi untuk melakukan demo yang akan dilaksanakan beberapa hari yang akan datang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Papua tertinggal dari daerah lain di Indonesia disamarkan dengan mengolah kata-kata sehingga Pemerintah dijadikan kambing hitam bahwa hak hidup masyarakat Papua Barat terancam dan dalam keadaan tertindas serta upaya pemusnahan.  

Beberapa waktu lalu, kaka Jhon Kogoya pernah menyampaikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan papua masih tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia antara lain :

1.      Pembangunan Papua baru dimulai sejak tahun 1961, akibat pendudukan penjajah Belanda, yang tidak rela melepaskan kekuasaannya, pasca KMB. Sesuai keputusan KMB, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, kecuali Papua, yg akan diserahkan setahun kemudian, dalam rangka proses administrasi. Tetapi nyatanya, hingga sebelas tahun kemudian, Belanda tidak mau angkat kaki dari Papua. Bahkan berniat memisahkan Papua dari Indonesia dengan mendirikan negara boneka, sehingga memaksa Indonesia mengeluarkan operasi Trikora.

2.      Dari segi SDM, kita orang Papua harus jujur mengakui, bahwa Papua baru mengenal peradaban setelah Indonesia merdeka. Bandingkan dengan saudara2 kita dari provinsi lain. Jauh sebelum orang Eropa tiba di Nusantara, mereka sudah mengenal tulisan, menguasai management dagang, sebagai bangsa perantau terbesar dan disegani. Bahkan kerajaan Mongol pun tidak sanggup menguasai Nusantara.

Kecuali Papua, jauh sebelum orang Eropa menemukan Indonesia, seluruh suku di Nusantara sudah menguasai teknologi tekstil, dan bisa membuat pakaian dari kain sendiri. Mereka mengenal teknologi pertanian dan  teknologi arsitektur. Hingga saat ini, Borobudur sebagai karya Nusantara, merupakan salah satu keajaiban dunia. 

Jauh sebelum bangsa Eropa menemukan Nusantara, suku bugis dan Makasar sudah melanglang buana hingga Madagaskar, Afrika, Australia, kepulauan Fiji, bahkan tanjung California Amerika.

Bedanya dengan orang Eropa, adalah suku Bugis & Makasar bukan bangsa penakhluk/ penjajah, tetapi sebagai bangsa penjelajah. Di setiap daerah yang mereka temui, mereka melaksanakan interaksi sosial yang menguntungkan.

Jauh sebelum orang Eropa tiba di Nusantara, Pulau Sumatera sudah dikenal dunia sebagai Swarnadipa, artinya negeri Emas.

Dalam hal tata negara, jauh sebelum orang Eropa tiba di Indonesia, kerajaan kerajaan Nusantara telah termansyur di dunia, hingga puncak kejayaannya pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.

Tetapi Papua tidak pernah berdiri secara mandiri, sebagai institusi pemerintahan. Karena sebelum Indonesia merdeka, kehidupan nenek moyang kita Papua, masih dalam kehidupan manusia Barbar, masa prasejarah, hidup berkelompok kelompok, dan berpindah pindah, tanpa tatanan pemerintahan.

3.      Faktor geografis Papua yg terpisah-pisah oleh gunung dan jurang, yg mengakibatkan orang Papua terpisah-pisah dalam ratusan suku, dengan bahasa yg berbeda pula, yg satu sama lain tidak bisa memahami. Dan akibatnya, sering terjadi perang suku akibat kesalahpahaman, perebutan wilayah, asusila, dan perebutan pengaruh. Hingga saat ini, hukum positif seakan tidak berlaku di Papua, yg berlaku adalah hukum rimba. 

Faktor alam tersebut juga menyebabkan sulitnya pembangunan infrastruktur sebagai syarat utama memajukan ekonomi daerah.

4.      Faktor yang paling menghambat pembangunan di Papua adalah masih adanya pemberontak, baik bersenjata maupun yg bergerak dalam bidang politik, yg selalu membuat kekacauan di tanah Papua.

Orang cerdas tidak akan dengan mudah termakan hasutan dari sekelompok orang yang mengajak kehancuran masa depan Papua, orang yang bijaksana dan berwawasan luas adalah orang yang mau melihat pengalaman Timor Leste yang setelah terpisah dari NKRI bukannya semakin maju tapi justeru sebaliknya semakin memburuk baik dari segi perekonomian, pembangunan bahkan keamanan dan kenyamanan baik masyarakat bahkan para pejabat pemerintahnya.

Stop segala upaya pembodohan terhadap masyarakat, mari semua berpikir, tetap barsatu padu dengan berbagai ras, suku dan agama yang hidup dalam keharmonisan dan saling bahu membahu membangun Papua kearah yang lebih baik lagi dari saat ini.

KETIKA KEBOHONGAN 6 KEPALA NEGARA DIUNGKAP DI MAJELIS UMUM PBB

Gerakan separatis Politik KNPB merasa berang ketika tuan-tuannya dari 6 kepala negara  Asia Pasifik pendukung OPM ditelanjangi didepan Majelis Umum PBB.          Sungguh suatu tamparan yang mengejutkan bagi 6 Kepala Negara Asia Pasifik saat selesai Pidato menyampaikan adanya dugaan pelanggaran HAM  di Propinsi Papua yang dipatahkan oleh Nara Masista Rakhmawati seorang Diplomat Muda dalam sidang PBB beberapa waktu lalu, Respon keras Nara yang mengatakan bahwa dukungan 6 Negara Asia Pasifik bermotif politik yang di desain untuk mengalihkan perhatian Dunia dari masalah-masalah yang terjadi di Negara-negaranya, disampaikan pula bahwa dukungan kepada OPM berarti telah ikut terlibat dalam menghasut timbulnya kekacauan di Papua dan mendukung aksi-aksi terror bersenjata TPNOPM, hal ini telah membuat 6 Kepala Negara tersebut tidak berkutik.

Respon keras yang dilontarkan Nara bukan tanpa alasan, bila melihat beberapa kejadian demi kejadian yang dilakukan KNPB dengan menyebar isu dan propaganda bebal yang menyudutkan pemerintah tanpa adanya upaya untuk memajukan Papua, belum lagi dengan ulah TPNOPM yang terang-terangan mengangkat senjata melawan pemerintah dan menebar terror dengan aksi-aksi bersenjata serta menghalang-halangi pembangunan di Papua dengan menyerang aparat keamanan, masyarakat, membakar alat berat bahkan sampai memakan korban nyawa para pekerjanya.

Dalam Tahun 2016 gerakan sparatis TPN-OPM sudah beberapa kali menebar teror dan melakukan pembunuhan sadis terhadap masyarakat yang yang justeru sedang bekerja bagi kemajuan Papua. Pada bulan Maret 2016 pekerja PT Modern Widya Technical (MWT) yang sedang membuka Jalan Trans-Papua di daerah Sinak-Mulia, tepatnya di Desa Agenggen, Distrik Sinak, 4 orang ditembak dan alat berat dibakar dan pihak PT MWT di ancam agar tidak melanjutkan pembangunan jalan, pada bulan Agustus 2016 gerakan separatis TPN-OPM kembali menebar terror dan pembunuhan, terhadap seorang pekerja PT As Jaya di Desa Kome, Distrik Malagineri berbatasan dengan Distrik Kuyawage.

Kejadian di Sidang PBB merupakan tamparan keras buat kepala negara-negara Asia Pasifik pendukung OPM dan membuatnya tak berkutik di Majelis Umum PBB karena faktanya di negara-negara tersebut banyak permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan seperti kemiskinan, krisis ekonomi dan krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap para pejabat negara bahkan pembangunan yang jalan ditempat belum lagi ancaman keamanan akibat perang saudara. Kejadian ini mendapat respon Positif  di dunia Internasional dan telah dimuat di berbagai Media Internasional.

                     

Video Pidato Nara saat membalas Pidato 6 Pemimpin Negara Asia Pasifik :

https://www.youtube.com/watch?v=hUDkY4vt-Co

DENGAN DALIH KEGIATAN IBADAH SEBAGAI ALIBI PEMBENARAN AKSI MAKAR

“Kebebasan Berekspresi” Sebuah kalimat sakti yang sering dipakai aktivis KNPB sebagai alasan pembenaran guna  membangun opini sesat sebagai kelompok yang teraniaya.  

Pembuarkan paksa oleh aparat keamanan saat KNPB menggelar HUT KNPB beberapa hari lalu sudah sepatutnya dilakukan dan bukan tindakan aparat keamanan yang semena-mena karena didalam kebebasan berekspresi sendiri tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya, harus sesuai koridor aturan per undang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar konsepsi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukansesuai dengan prosedur yang berlaku antara lain, Menyampaikan perijinan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai, Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab,  nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta, Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara tersebut adalah pembubaran.

  

KNPB bukan media rakyat yang mediasi seluruh rakyat Papua tetapi lebih tepatnya KNPB adalah media untuk memprovokasi masyarakat dengan melakukan makar untuk memisahkan Papua dari NKRI tanpa ada konsep dan upaya untuk memajukan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

KESERIUSAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN PAPUA

Adanya berbagai upaya menyudutkan pemerintah baik di dalam negeri  ataupun di luar negeri dengan mengembangkan isu HAM, Genosida dan lain-lain yang dilakukan gerakan separatis politik OPM ataupun berbagai ancaman, intimidasi bahkan terror yang dilakukan gerakan separatis bersenjata TPNOPM tidak menyurutkan upaya pemerintah pusat dalam membangun Papua. 

Selain kebijakan Politik dan Keamanan terkait Papua yang sudah dilaksanakan Pemerintah yaitu pemberian grasi bagi tahanan politik, membuka akses bagi jurnalis internasional.  Keseriusan Pemerintah dalam membangun Papua selain masalah pendidikan juga meliputi Kebijakan ekonomi dan infrastruktur. 

Seperti beberapa waktu lalu yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko saat bertemu dengan wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy, bahwa Papua Barat akan dibangun jalur kereta kereta api berkecepatan tinggi yang mampu menjalankan kereta ekspres pada kecepatan maksimum hingga 250 kilometer per jam, Kereta yang digunakan akan mampu membawa beban yang lebih besar, mirip dengan yang akan digunakan di Sulawesi dan Kalimantan dan berjalan lebih cepat daripada kereta di Jawa dan Sumatera.

Fase pertama dan kedua pembangunan akan berlangsung antara 2016 dan 2019, "Pertama pemerintah daerah harus membersihkan lahan, menguji rute, menilai dampak lingkungan dan mencari rekomendasi dari pimpinan daerah di daerah yang akan dilewati. Pembangunan jalur  kereta api Papua Barat akan dilakukan dalam tiga tahap dan total panjang jalur kereta api dari Manokwari ke Sorong dengan jarak 390 kilometer.

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan usaha serius agar pembangunan di Papua berjalan dengan lancar, terkait adanya berbagai upaya dari kelompok OPM yang ingin memisahkan Papua dari NKRI tidak menyurutkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah, hal ini juga pernah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam pernyataan Persnya beberapa waktu lalu bahwa, NKRI harga mati bagi masyarakat Papua dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh oleh sekelompok orang  yang mencoba merusak tatanan yang mulai terbangun dengan baik di tanah Papua. Masyarakat Papua sudah merdeka dan hidup di negeri sendiri, saat ini Papua hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan seluruh masyarakat dan bekerja bersama-sama dalam membangun Papua yang lebih baik lagi dari saat ini.

DIBALIK UPAYA MEMERDEKAKAN PAPUA OLEH ELITE POLITIK OPM SEBAGAI LADANG UNTUK MEMPERKAYA DIRI

Pembangunan Papua sesungguhnya telah dimulai Pemerintah Indonesia sejak awal 1970-an tetapi kemajuannya sangat lambat hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya Faktor Alam, Daerah Papua yang terpisah-pisah oleh gunung dan jurang menyebabkan sulitnya membangun infrastruktur sebagai syarat utama memajukan perekonomian suatu daerah hal ini telah di manpaatkan oleh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mewujudkan tujuannya.

OPM lewat gerakan separatis bersenjatanya selalu menebar terror dan mengintimidasi bahkan sampai menimbulkan korban nyawa bagi masyarakat yang tidak sependapat dengan mereka, Perusahaan dan para pekerja infrastruktur jalan tak luput dari gangguan dan ancaman mereka, padahal jalan merupakan sarana penunjang bagi kemudahan transportasi darat dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.  Begitu juga lewat gerakan separatis politiknya, mereka selalu memprovokasi dan memutar balik fakta yang ada.

Lambatnya pembangunan Papua terutama didaerah pedalaman yang disebabkan faktor alam dan gangguan dari gerakan separatis bersenjata telah dimanpaatkan oleh para elite Politik OPM untuk mempengaruhi masyarakat dengan menyebar isu bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius dalam membangun dan memajukan Papua.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pemerintah Pusat menetapkan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan harapan Pemerintah Daerah bisa lebih maksimal dalam menata pembangunan di segala bidang sesuai dengan aspirasi dan pemerataan pembangunan Papua segera terwujud dan manpaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua sehingga upaya OPM yang ingin memisahkan Papua dari NKRI berangsur surut.

Kebijaksanaan Pemerintah Pusat tidak disambut baik oleh sekelompok kecil masyarakat Papua yang tergabung dalam gerakan separatis OPM, Saat ini mereka tetap berusaha mempertahankan konflik dengan segala tipu daya dan upaya Provokatif bermain kata-kata untuk mempengaruhi masyarakat, memutar balik fakta sejarah  seolah legalitas Papua sebagai bagian dari NKRI  adalah Ilegal.          Hal ini karena ego dari para elite politik OPM dimana mereka hanya berpikir  bagaimana bisa menjadi pejabat negara, atau setidaknya mereka tetap mendapatkan keuntungan dengan membodohi masyarakat Papua.

Faktanya para elite politik OPM  enak-enakan hidup dalam kemewahan tanpa memikirkan kemajuan dan pembangunan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Papua, mereka hanya memperkaya diri dengan mengatasnamakan perjuangan demi masyarakat Papua.     Bahkan tidak sedikit para pendukung OPM yang memiliki kekayaan di luar negeri, seperti Socrates Sofyan Yoman yang mempunyai rumah, mobil mewah dan speed boat di Wellington, Selandia Baru, Benny Wenda di London, Buhtar Tabuni dan Markus Haluk di pinggir pantai Port Vila, Vanuatu, serta Edison Waromi di Port Moresby, PNG.

Masyarakat yang cerdas tidak akan terprovokasi dengan segala upaya OPM yang berusaha memisahkan Papua dari NKRI, Timor Leste adalah contoh nyata dimana setelah lepas dari Indonesia bukannya semakin maju justeru keadaannya semakin memburuk di segala bidang,  perekonomian, pendidikan dan kesehatan jauh lebih baik saat masih menjadi bagian dari Indonesia, belum lagi perang saudara yang terus berkecamuk sampai saat ini jauh dari rasa aman bagi seluruh masyarakat bahkan para pejabat negaranya sekalipun, belum lagi konflik dengan Australia atas penjajahan wilayah lautnya. 

DISKUSI PANEL BEDAH JURNAL WEST PAPUA SEBAGAI AGENDA TAHUNAN PROPAGANDA KNPB UNTUK MEMELINTIR SEJARAH PAPUA

Sejarah perlu dipahami secara utuh dan berkesinambungan. Pemahaman sejarah yang hanya dengan membaca potongan-potongan fragmen, sementara sebagian fragmen telah dipenggal dan diputar balikkan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, akan melahirkan pemahaman menyimpang bagi generasi muda.      

Baca Sejarah Perjalanan Papua sebagai bagian NKRI :

http://free-west-papua-new.blogspot.co.id/2016/09/fakta-sejarah-papua.html

http://free-west-papua-new.blogspot.co.id/2016/10/mengapa-knpb-menganggap-papera-1969.html

Belum lama ini, para aktivis KNPB telah menyelenggarakan Diskusi Panel bedah Jurnal West Papua dan Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional sebuah Propaganda untuk memutar balik fakta sejarah Papua bertujuan mengupayakan pemisahan Papua dari NKRI yang menganggap keputusan PBB tidak syah sesuai Hukum Internasional.  

Sebuah ironi ketika opini dikembangkan, Kampus yang seyogyanya dijadikan tempat untuk menimba ilmu bagi kecerdasan anak bangsa dijadikan tempat buat pembodohan bagi kepentingan Politik, Ketika Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan yang seharusnya melarang segala kegiatan mahasiswa yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan proses belajar di lingkungan Kampus justeru menyediakan tempat dan sebagai penanggung jawab upaya kegiatan makar dan alangkah nistanya bila Agama pun tidak luput dijadikan alas bagi kepentingan kelompok untuk menarik simpatik masyarakat dengan membodohi umat.

Kegiatan ini dilaksanakan di diselenggarakan di Aula Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) beberapa hari lalu dengan pembicara antara lain : Romsumbre Harry, Yason Ngelia, Victor F. Yeimo dan aktivis yang hadir diantaranya Ishak Rumbarat (Pembantu Rektor 3 USTJ), Agus Kosay (Ketua I KNPB Pusat), Ones Suhuniap (Sekretaris KNPB), Mecky Yeimo (Aktivis KNPB), Warpo Wetipo (Aktivis KNPB) dan sekitar 200 pendukung KNPB.

Jurnal West Papua telah diupayakan oleh Benny Wenda yang berdomisili di Inggris dengan menyewa pengacara asal Inggris untuk menulisnya,  sungguh sebuah pembodohan publik dimana proses Papera tahun 1969 yang telah dilaksanakan, disepakati dan diputuskan oleh organisasi besar seperti PBB dikatakan tidak sesuai dengan prosedur.

Isu-isu propaganda dengan dalih memperjuangkan masyarakat Papua adalah alibi  menyesatkan yang dilakukan ULWP dan KNPB seperti Beny Wenda, Pdt. Socrates Sofyan Yoman, Victor Yeimo, Buchtar Tabuni, Octo mote dan lain-lain dengan memanfaatkan dan memelintir sejarah untuk mencari tenar dan memperkaya diri. Mereka hidup glamour dan penuh kemewahan dengan menggunakan isu Papua Merdeka, ironisnya mereka tidak punya konsep bahkan memikirkan dalam arti sesungguhnya tentang pembangunan disegala bidang demi kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat Papua.

PEMBANGUNAN DI PAPUA BUTUH PARTISIPASI SELURUH ELEMEN MASYARAKAT BUKAN PROVOKATIF KELOMPOK SPARATIS

KNPB tak henti-hentinya selalu menyebar isu dan Propaganda baik ditujukan ke luar negeri ataupun dalam negeri, dengan memanpaatkan berita terhangat untuk mempengaruhi masyarakat Papua sehingga terjadinya perpecahan yang mengancam kesatuan dan keutuhan NKRI.

Setelah kegagalan ULMWP bergabung sebagai anggota MSG, gagal mempengaruhi masyarakat Papua lewat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) agar seluruh masyarakat Papua yang ada di Jawa kembali ke Papua dan menyebarkan isu Genosida, kali ini KNPB beberapa waktu lalu menyebar isu di Medsos terkait Pilkada DKI dengan menyebar isu Provokatif seolah-olah pernyataan datangnya dari Gubernur Papua.

Berkaitan dengan isu tersebut Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan klarifikasi lewat siaran Persnya bahwa dirinya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan Pilkada DKI, apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua Merdeka jika Ahok tidak dijinkan jadi Gubernur”.   Kejadian ini juga telah membuat Gubernur Papua Lukas Enembe berang karena dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terbangun dengan baik dan kokoh di Tanah Papua.

Dalam siaran Persnya, Gubernur Papua Lukas Enembe  juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Papua agar tidak terpengaruh dengan isu yang berkembang berkaitan dengan isu Pilkada DKI  Jakarta yang dikaitkan dengan keinginan untuk merdeka, Gubernur juga menegaskan bahwa NKRI harga mati bagi masyarakat Papua, Gubernur tidak berpikir untuk kemerdekaan Papua, tapi saat ini hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan masyarakat dan memajukan Papua.

Pernyataan Pers Gubernur Papua Lukas Enembe adalah Cermin Mayoritas Masyarakat Papua dan bentuk tanggung jawab seorang pemimpin agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu yang berkembang dan juga sebagai penangkal bagi upaya sekelompok orang yang berusaha memecah belah masyarakat Papua sehingga akan merugikan masyarakat Papua sendiri.

EUFORIA KEMERDEKAAN TIMOR LESTE SEBAGAI AWAL PENDERITAAN RAKYAT !!!

Timor Leste adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor, wilayah ini dulu dikenal dengan nama Timor Timur dan merupakan Provinsi ke-27 NKRI, setelah lepas dari Portugis daerah ini bergabung dengan Indonesia pada tahun 1975. Bermula dari perang saudara sampai bergabung dengan Indonesia dimana dari 5 partai yang ada (Fretelin, UDT Adeti, , KOTA,dan Trabalista), 4 partai  menyatakan bergabung dengan Indonesia sementara 1 Partai (Fretelin) menolak dan memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste menjadi sebuah negara sekalipun di tentang mayoritas masyarakat saat itu, partai Fretelin inilah yang kemudian muncul sebagai gerakan separatis dan tetap menghendaki pemisahan untuk berdiri sebagai sebuah negara.  Dengan berjalannya waktu dan adanya campur tangan Australia dengan bantuan dan usaha lewat Referendum pada tahun 1999, sehingga pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur resmi lepas dari NKRI dan berdiri menjadi sebuah negara dan berganti nama Timor Leste.

Setelah menjadi negara berdaulat, Timor Leste justeru menjadi tidak stabil, untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan masyarakat dilakukan secara terbatas, dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja semakin meningkat sementara lapangan pekerjaan yang mampu menyerap sangat minim, anak-anak tidak memperoleh pendidikan yang berkualitas di akibatkan tingginya angka kemisknan masyarakat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran dan rendahnya SDM generasi muda sebagai penerus bangsa,  kesulitan dalam biaya dan sarana serta akses pelayanan publik seperti kesehatan, jaminan sosial dan lain-lain serta menguatnya arus urbanisasi dari daerah ke kota menyebabkan perekonomian negara Timor Leste semakin memburuk dan oleh bank dunia, Timor Leste dikelompokan kedalam negara yang perekonomian menengah kebawah dengan menyandang predikat negara termiskin di Asia dan salah satu negara termiskin di dunia seperti negara Kepulauan Solomon.

Rumah sakit peninggalan Pemerintah Indonesia di Bidau tidak bisa melakukan pelayanan secara optimal hal ini di karenakan minimnya tenaga dokter dan tidak jarang masyarakat berobat ke Kupang (NTT) itupun hanya bagi keluarga mampu mengingat besarnya biaya yang mesti dikeluarkan.  Banyak warga Timor Leste yang ingin keluar menuju Atambua, tetapi terbatas oleh penjagaan yang kian ketat di daerah perbatasan, demikian juga pengusaha dari Atambua ke Dili kian jarang karena mereka takut tidak terjamin keamanannya.

Kemerdekaan Timor Leste hanya dinikmati kelompok tertentu saja, sementara kehidupan mayoritas masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok desa kian menderita, ketidakstabilan keamanan terjadi dimana-mana sehingga masyarakat merasakan hidup tidak aman di negaranya sendiri, karena pertikaian antara kelompok khususnya masyarakat Timor Leste bagian Timur dengan masyarakat Timor Leste bagian Barat.   Kondisi kehidupan yang kian sulit itu menyebabkan sebagian besar masyarakat Timor Leste sering mengungkapkan rasa penyesalan berpisah dengan NKRI, karena di masa integrasi masyarakat Timor Leste memiliki kehidupan yang lebih baik, padahal tujuan mereka merdeka sebelumnya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibanding sebelumnya.

Kondisi masyarakat Timor Leste setelah merdeka dibandingkan saat menjadi bagian integral NKRI, sangatlah lebih memprihatinkan, belum ada perubahan pembangunan yang dilakukan pemerintahan terkait bangunan-bangunan yang terbakar di masa jajak pendapat tahun 1999, janji kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat serta kemajuan pembangunan yang pesat sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri oleh para elite politik belum bisa di wujudkan dan hanya sebuah angan, bangunan peninggalan orang-orang Indonesia setelah jejak pendapat hingga kini masih tampak jelas, tidak ada upaya rehabilitasi, bahkan situasi semakin kacau saat terjadi konflik hingga lengsernya Perdana Menteri Mari Al-Katiri beberapa tahun lalu, banyak bangunan yang dibakar sehingga suasana kota Dili kian mencekam mengakibatkan banyak pengusaha yang datang dari negara lain khususnya Indonesia terpaksa meninggalkan kota-kota di Timor Leste, karena sudah tidak tahan, selain mengalami kerugian besar karena tempat usahanya banyak yang dijarah pada saat kerusuhan, merekapun tidak tahan menghadapi ganasnya pertikaian antar kelompok.

Selain kemiskinan, perang juga menjadi persoalan tersendiri bagi Timor Leste. Setelah lepas dari Indonesia, Timor Leste tak pernah sepi dari gejolak, konflik perang saudara lebih sadis dibanding saat jajak pendapat tahun 1999, membunuh sesama warga Timor Leste yang berbeda kelompok kerap terjadi, bahkan wanita hamilpun tidak segan-segan dibunuh.

Setelah 17 tahun merdeka, rakyat Timor Leste menyadari bahwa bantuan dan usaha sang tetangga seperti Australia bukan untuk menyejahterakan mereka, melainkan strategi untuk menguasai sumber daya alam Timor Leste, dimana Pada saat masyarakat yang mendukung lepasnya Timor Leste dari NKRI larut dalam keadaan euforia merayakan kemerdekaan dan menganggap Australia sebagai dewa penolong dalam mewujudkan mimpi kemerdekaan pada tanggal 20 Mei 2002, tanpa di sadari Australia punya motif terselubung dibalik usahanya membantu selama ini, tepat di hari kemerdekaan Timor Leste, Australia telah menancapkan cengkeraman di celah Timor laut dalam, antara Pulau Timor dan Australia yang kaya cadangan minyak melimpah di Celah Timor.    Sudah menjadi rahasia umum lepasnya Timor Leste (Timor Timur) dari wilayah NKRI karena adanya campur tangan Australia.   Hal ini pernah diakui oleh mantan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao Pada sebuah kesempatan, yang mengatakan bahwa Australia ada di balik lepasnya Timor Timur dari Indonesia.

Masyarakat Timor Leste baru menyadari bahwa selama ini hanya jadi sapi perahan Australia dan beberapa bulan lalu menimbulkan gejolak di Timor Leste, dulu Australia dianggap bidan yang telah berjasa membantu kelahiran Timor Leste tetapi saat ini dipandang tak lebih sebagai penjajah yang menyengsarakan rakyat dan puncaknya Rakyat Timor Leste menggelar unjuk rasa besar-besaran pada beberapa bulan lalu. Demonstrasi yang diikuti berbagai kalangan tersebut merupakan aksi rakyat terbesar sejak Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia pada 1999. Lebih dari 10.000 orang mengepung Kedutaan Besar Australia di Dili untuk  memprotes penolakan Australia bernegosiasi dengan Timor Timur mengenai perbatasan Laut Timor yang kaya minyak dan gas. Belum juga selesai masalah perekonomian negara yang tidak kunjung membaik, kini Timur Leste menghadapi sebuah permasalahan baru yaitu penjajahan laut yang dilakukan oleh Australia.

Sengketa dengan Australia di Celah Timor memunculkan kenangan manis masyarakat Timor Leste saat bulan madu dengan Indonesia, banyak rakyat Timor Leste yang merasa gelontoran rupiah di era Timor Timur sebagai wilayah NKRI lebih banyak dinikmati, ketimbang dolar dari Celah Timor yang hingga kini hanya sebatas angan.  Kejadian Timor Leste adalah pengalaman yang sangat berharga khususnya bagi masyarakat Papua, Organisasi Papua Merdeka baik Politik maupun Bersenjata adalah biang terhambatnya segala pembangunan di Papua dengan segala upaya propaganda dan intimidasi bahkan terror di masyarakat tanpa adanya upaya membangun Papua begitu juga dengan dukungan negara-negara miskin seperti Kepulauan Solomon, Vanute dan lain-lain tidak menutup kemungkinan hal ini dilakukan demi sebuah harapan keuntungan bagi negara tersebut kelak bila Papua lepas dari Indonesia karena mereka akan menuntut dan merujuk pada kesamaan ras melanesia yang lebih mementingkan kepemilikan bersama dengan memakai sistem ideologi sosialisme untuk saling mendukung roda perekonomian negara-negara yang pernah mendukung OPM, namun ambisi untuk melepaskan Papua dari Indonesia adalah sia-sia karena Papua sudah merdeka dan hidup di negara sendiri yaitu Indonesia dan Integral Papua kedalam NKRI adalah sah karena sudah diakui PBB dan dunia Internasional. 

MEMBANGUN PAPUA, MENGUBUR MIMPI REFERENDUM

Keseriusan Pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Papua tidak perlu diragukan lagi, dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat belum lama ini, Jokowi menerapkan politik satu harga BBM secara nasional, sehingga harga BBM di Papua dan Papua Barat sama dengan daerah lainnya.            Kebijakan ekonomi dan infrastruktur yang dilaksanakan Jokowi-JK dipacu karena Papua menjadi daerah produksi: mendirikan pabrik semen, mendirikan pasar, membangun lumbung pangan, dll serta pemerintah ingin ada keterhubungan antar daerah melalui jalan, pelabuhan, kabel optik (telekomunikasi), dan kereta api.

Terkait jalur kereta api, hal ini juga pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko pada bulan April 2016 bahwa Papua akan memiliki jalur kereta peluru sendiri, jalur kereta api berkecepatan tinggi yang mampu menjalankan kereta ekspres pada kecepatan maksimum hingga 250 kilometer per jam, Kereta yang digunakan akan mampu membawa beban yang lebih besar, mirip dengan yang dimaksudkan untuk digunakan di Sulawesi dan Kalimantan, dan berjalan lebih cepat daripada kereta di Jawa dan Sumatera. Rencana tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Wagub Papua Barat Irene Manibuy, bahwa fase pertama dan kedua pembangunan akan berlangsung antara 2016-2019, pembangunan jalur kereta api dari Manokwari ke Sorong sepanjang 390 Kilometer, proyek ini diharapkan bisa dimulai tahun ini.

Sedangkan kebijakan Polkam terkait Papua yang sudah dilaksanakan Jokowi-JK antara lain pemberian grasi, membuka akses bagi jurnalis internasional serta membentuk tim investigasi kasus Paniai.

Bagaimanapun juga, makna kebijakan Jokowi kepada Papua dan Papua Barat memiliki arti penting antara lain 

1.         Secara simbolik melambangkan komitmen politik Presiden untuk selesaikan persoalan-persoalan terkait Papua. 

2.         Kunjungan Jokowi ke Papua bertemu dan berbicara dengan masyarakat “siap berdialog” dengan siapapun termasuk OPM. 

3.         Mengadakan explorative meeting yang diinisiasi oleh Setwapres,  dan kita mengadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah dan orang Papua dengan tujuan membangun komunikasi.

Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam sebuah seminar di LIPI Jakarta mengatakan, kondisi Papua masih aman dan damai-damai. Sebagai Kapolda Papua, sudah dikeluarkan maklumat bahwa siapapun berhak menyampaikan pendapat dimuka umum tetapi harus tetap menjaga keutuhan dan persatuan negara Republik Indonesia tapi apabila tidak bisa menjaga hal itu, maka aparatur negara akan mengambil tindakan tegas. Saat ini beberapa kabupaten kota yang terisolir sudah bisa kemana-mana karena berjalannya pembangunan.

Adanya pihak yang mengambil kesempatan dengan memutar balik fakta sebagai contoh dengan memanfaatkan foto korban saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia dengan menyebar isu bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap orang asli Papua ini adalah ulah para sparatis yang sengaja mengkotak-kotakkan agar terjadi benturan antar suku yang selama ini hidup rukun di masyarakat.

Adanya anggapan berbagai pihak terkait kunjungan terakhir Presiden Jokowi ke Papua justru menunjukkan kebijakan pemerintah yang cenderung fokus pada kepentingan seremonial pada pembangunan infrastruktur, adalah tidak benar sebab selain infrastruktur, Presiden Jokowi sangat concern pada pembangunan di tingkat pendidikan,  kesehatan dll. Oleh karena itu, Presiden telah memberikan perintah untuk melakukan evaluasi terhadap situasi pembangunan dan keamanan di Papua.

Berdasarkan catatan, saat Wiranto dan Luhut sebagai Menko Polhukam mengunjungi Papua,  mereka mengajak 28 orang profesor Amerika  untuk membahas mengenai pembangunan pendidikan di Papua, ini salah satu contoh program nyata, serta di bidang kesehatan telah disetujui Rp 226 Miliar untuk meningkatkan standar rumah sakit di Papua menjadi standar nasional.

Mengenai isu pelanggaran HAM, Kemenko Polhukam telah membentuk tim penanganan pelanggaram HAM di Papua dan Papua Barat, dianggap tidak kredibel, padahal dalam tim tersebut ada dari Komnas HAM,  aktivis HAM Papua,  kejaksaan Papua dll. Bahkan, pemerintah sangat transparan dalam penyelesaian HAM di Papua, karena sudah mengundang perwakilan dari Australia,  New Zaeland,  Fiji dll untuk menyaksikan proses penyelesaian masalah HAM di Papua. Sedangkan, dalam kasus Paniai, belum dapat terlaksana pembentukan timnya karena para keluarga korban kasus Paniai menolak adanya proses otopsi pada korban kasus Paniai.

Menurut salah satu aktivis di Papua, dahulu OPM terpecah dalam berbagai macam faksi-faksi, tapi sekarang mereka membentuk ULMWP. Menurutnya, ada perubahan di Jakarta sejak terpilihnya Jokowi sebagai presiden,  dan masyarakat Papua mengetahui Jokowi adalah tipe orang yang menyelesaikan masalah dengan dialog  bukan dengan kekerasan.

Sementara, salah satu tokoh aktivis LSM di Manokwari menyatakan, langkah awal mencari solusi damai semakin terbuka, karena situasi politik yang berubah,  baik Indonesia maupun Papua. Menurutnya, ada perhatian pemerintah Indonesia untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah HAM di Papua. Kelemahan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memuat hukum acaranya sendiri diluar KUHAP,  dan itu penting untuk didiskusikan. Menurutnya, dialog merupakan suatu model pendekatan dan strategi penyelesaian masalah masalah di tanah Papua dulu,  sekarang dan di masa depan.

Itikad dan niat pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun Papua tidak perlu diragukan lagi, sehingga masyarakat Papua harus mengubur jauh-jauh keinginan referendum yang sejauh ini disuarakan ULMWP, KNPB dan PRD maupun AMP.     Dialog pemerintah pusat dengan masyarakat Papua boleh saja dilaksanakan, namun bukan dalam artian untuk menyelesaikan atau menuntut penyelesaian Papua secara referendum apalagi ada keterlibatan asing karena integral Papua bagian NKRI adalah sah menurut hukum Internasional dan PBB.

Kesadaran seluruh masyarakat Papua sangat diharapkan terutama generasi mudanya agar terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang gencar dilakukan Pemerintah. Masyarakat Papua harus yakin bahwa pemerintahan sangat peduli dengan Papua dan Papua Barat. Jadi, jangan mudah diprovokasi oleh organisasi papua merdeka yang imbasnya akan merugikan seluruh masyarakat Papua sendiri.

Baca juga :


http://free-west-papua-new.blogspot.co.id/2016/10/euforia-kemerdekaan-timor-leste-sebagai.html

MENGAPA KNPB MENGANGGAP PAPERA 1969 TIDAK SAH, INI ALASANNYA

Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang perlu dijaga dan perlu adanya pelurusan apabila ada upaya pembelokkan atau pemutar balikkan fakta yang ada, begitu juga dengan sejarah Papua. KNPB  menuduh penyelenggaraan PEPERA tidak demokratis mengapa demikian ?

Seperti diketahui bersama bahwa Indonesia dijajah Kolonial Belanda dari Sabang sampai Merauke, Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945,seharusnya seluruh wilayah termasuk Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua Barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapisetelah masanya lewat pihak Belanda tidak memenuhi janjinya, hal ini membuat PBB campur tangan dalam penyelesaiannya.

Setelah Indonesia melakukan perebutan Papua Barat (Irian Barat) dan operasi-operasipertempuran mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat dan atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement tahun 1962 yang isinya antara lain :

1.     Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat.

2.     Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.

3.     Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963

4.     Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima   penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB.

5. Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di  Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Pada tahun 1969, diadakanlah PEPERA yang dilakukan oleh Panitia Sembilan yang telah dilantik oleh DPRD setempat. Panitia ini segera menghubungi para tokoh masyarakat Papua untuk segera bergabung dalam DMP (Dewan Musyawarah PEPERA). PEPERA diikuti oleh 1.026 anggota DMP yang menjadi wakil dari rakyat Papua Barat dari delapan kabupaten. PEPERA dimulai dari Merauke, ujung timur Indonesia, tanggal 14 Juli 1969 hingga terakhir diadakan di Jayapura pada tanggal 4 Agustus 1969. Sebagian besar wakil yang hadir memilih bersatu dengan NKRI. Pelaksanaan PEPERA turut disaksikan utusan dari PBB, utusan dari Australia, serta utusan dari Belanda. Pemerintah Indonesia dengan PBB telah sepakat untuk menggunakan sistem perwakilan bukan sistem one man one vote saat PEPERA mengingat adanya kendala secara geografis dan demografis. Sistem perwakilan itu sendiri juga merupakan wujud dari demokrasi. Dalam budaya Papua sendiri, apabila tokoh adat setempat memilih pilihannya maka pilihan ketua adat akan diikuti oleh masyarakatnya.

Pepera diadakan untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia, pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB.

Hasil PEPERA kemudian diserahkan kepada Dr. Fernando Ortiz Sanz (wakil PBB untuk mengawasi PEPERA) untuk dilaporkan pada saat Sidang PBB ke-24 pada tanggal 19 November 1969. Sebanyak 84 negara anggota PBB menyetujui penggabungan Papua Barat ke wilayah Indonesia, hanya 30 negara yang abstain, dan tidak ada satu negara pun yang tidak setuju. Pihak Belanda sendiri menunjukkan sikap menghormati keputusan rakyat Papua Barat. PBB menyatakan bahwa Papua Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia dan dihapus dari daftar dekolonisasi PBB dengan disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB no 2504.

Pembentukan Negara Boneka dan Janji kemerdekaan Irian Barat sebenarnya hanyalah tipu daya Hindia Belanda utuk tetap menguasai Irian Barat, begitu juga dengan penyelenggaraan PAPERA sendiri adalah upaya pemerintah Hindia Belanda untuk tetap menguasai Irian Barat seandainya masyarakat Papua memilih tetap dibawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Adanya tuduhan KNPB yang mengatakan penyelenggaraan PEPERA tidak demokratis adalah tidak berdasar karena faktanya penyelenggaraan PAPERA dilaksanakan secara Demokratis.

Sekarang kedua provinsi di Papua yakni Papua dan Papua Barat telah memeroleh otonomi khusus. Bantuan dana otonomi khusus yang telah diberikan oleh pemerintah pusat tidaklah kecil. Sudah bukan waktunya lagi untuk mempermasalahkan integrasi Papua ke Indonesia. Orang-orang Papua yang tergabung dalam KNPB baik Politik ataupun Bersenjata sudah seharusnya kembali bersama-sama mengerahkan segala potensi untuk membangun Tanah Papua menuju masa depan yang cerah. Integrasi Papua sudah final. Saat ini sudah ada beberapa tokoh OPM yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain Nicolaas Jouwe dan Franzalbert Joku dan pada Perayaan HUT RI ke 71 ratusan Ex-TPNOPM juga menyatakan ikrar kembali kepangkuan NKRI. Biarlah sebutan "Tanah Surga" tetap terus melekat dengan Tanah Papua di mana setiap orang dari berbagai suku bangsa dan agama hidup dalam damai dan hidup berdampingan.