Elite Politik kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak pernah bosan membohongi masyarakat khususnya Papua dan memberi harapan semu kepada para pendukungnya dengan mengarang berbagai cerita dan memanpaatkan berbagai momen yang sedang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna mencari simpatik dan kepercayaan dari para pendukungnya.
Seperti pada beberapa bulan lalu OPM menyebutkan bahwa telah mengirimkan sebuah laporan resmi terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia di Papua, kepada PBB. Namun, hal ini dengan tegas dibantah oleh PBB dengan menyebutkan tak pernah ada satu lembarpun laporan yang dikirimkam terkait pelanggaran HAM di Papua kepada mereka.
Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pihaknya tidak pernah menerima dokumen mengenai laporan hak asasi manusia (HAM) dari kelompok OPM. Hal itu disampaikan Dujarric dalam press briefing di markas PBB di New York, Rabu 1 Juni 2016.
Pernyataan jubir PBB tersebut disampaikan terkait informasi yang beredar yang mengklaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon telah menerima laporan pelanggaran HAM di Papua dari perwakilan OPM. Informasi yang beredar Dokumen tersebut dilaporkan diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga kepada Sekjen Ban Ki-moon pada kesempatan World Humanitarian Summit yang berlangsung pada 23 sampai 24 Mei di Istanbul, Turki.
Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat dalam KTT di Turki seperti yang diinformasikan oleh OPM tersebut.
Pada bulan lalu OPM juga kembali membuat ulah dengan memanpaatkan moment keagamaan, kedatangan Ahok Cahyapurnama yang merayakan Natal bersama masyarakat Papua, telah dimanpaatkan oleh OPM dengan memasang spanduk seolah-olah kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah bagian daripada dukungan kepada OPM. Sejumlah tokoh adat, tokoh agama dan mayoritas masyarakat Papua yang menghadiri kegiatan menyayangkan tindakan tersebut. Acara yang seharusnya penuh dengan suasana keagamaan telah dikotori oleh OPM dengan kepentingan politik mereka, segala tindakan baik propaganda dan agitasi untuk merusak citra Indonesia di mata dunia dan mencari dukungan masyarakat khususnya Papua selalu dilakukan.
Dengan bantuan dan sokongan dana dari sejumlah negara Barat yang menginginkan Papua lepas dari kedaulatan Indonesia, menjadikan masalah HAM sebagai senjata ampuh mereka dalam menarik simpati dunia, isu bahwa pemerintah Indonesia menurut mereka telah melakukan pembantaian di Papua dengan korban hingga ratusan ribu, selain itu Pemerintah Indonesia juga dituduh melakukan politik isolasi dengan menghalangi pers mengunjungi Papua. Tapi semua tuduhan tersebut hingga kini tak pernah terbukti satupun. Sejumlah negara yang penasaran dengan kondisi Papua bahkan telah melakukan kunjungan ke Papua.
Segala tindakan para aktivis OPM baik TPNOPM ataupun para elite politik KNPB tidak berupaya memajukan dan menunjang pembangunan, justeru lebih cenderung sebagai kelompok penghambat pembangunan di Papua dengan berbagai isu, propaganda bahkan terror dan gangguan keamanan serta pemecah persatuan antar suku dan agama di Papua yang selama ini hidup rukun dan berdampingan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar